Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh bersama Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memetakan potensi pembangunan 1.232 unit hunian sementara (huntara) di empat kabupaten terdampak bencana di Aceh. Pemetaan ini dilakukan hingga 5 Januari 2026 dan difokuskan pada lahan berstatus clean and clear untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa kendala administratif maupun hukum.

Kepala Dinas Perkim Aceh, T Aznal Zahri, menyatakan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk memastikan validitas lahan agar pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dari hasil pemetaan, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan target pembangunan huntara terbesar, yaitu 600 unit, diikuti oleh Aceh Utara dengan 352 unit, Pidie Jaya dengan 180 unit, dan Aceh Timur dengan 100 unit.

Lokasi Pembangunan Huntara

• Aceh Tamiang: 600 unit
• Aceh Utara: 352 unit, tersebar di Simpang Tiga, Tanjong Dalam Selatan, Dusun Leubok Meuku, dan sekitar SMP Negeri 4 Langkahan
• Pidie Jaya: 180 unit, berada di sekitar Kantor Bupati dan kawasan belakang Terminal
• Aceh Timur: 100 unit, direncanakan dibangun di Kecamatan Idi Rayeuk, Julok, Blang Mi, dan Arakundo

Progres Pembangunan

• Realisasi fisik di Aceh Tamiang telah mencapai 46 persen, dengan 276 unit telah rampung dibangun.
• Pemerintah Aceh berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan huntara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Komitmen Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh, sesuai arahan Gubernur Aceh, berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan huntara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Sinergi dengan Tim BP BUMN dan pihak terkait terus dilakukan untuk menyelesaikan seluruh target pembangunan.

Dengan adanya pembangunan huntara ini, diharapkan dapat memberikan solusi hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana, serta mendukung pemulihan pasca-bencana di Aceh.