Pernyataan Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, yang dinilai merendahkan peran media lokal saat penanganan bencana banjir akhir 2025 lalu, menuai reaksi keras dari kalangan wartawan di daerah tersebut. Ucapan tersebut dianggap diskriminatif dan mencederai kebebasan pers.

Pernyataan Muchsin disampaikan kepada bawahannya saat situasi darurat bencana, Senin malam, 1 Desember 2025, di Posko Utama Penanganan Bencana, Kompleks Setdakab Aceh Tengah. Dalam arahannya, Muchsin disebut meminta agar wartawan lokal tidak perlu dilayani dan hanya memfokuskan pelayanan kepada wartawan nasional.

Reaksi Wartawan Lokal

• Yusra Efendi, salah satu wartawan yang mendengar langsung pernyataan tersebut, menilai ucapan Muchsin sangat melukai martabat wartawan lokal.
• Yusra menegaskan bahwa pernyataan tersebut semakin tidak pantas karena diucapkan ketika Aceh Tengah berada dalam kondisi darurat.
• "Kami berebut jaringan internet dengan segala keterbatasan agar kondisi Aceh Tengah diketahui masyarakat luas. Justru di situasi seperti itu, kami mendengar pernyataan yang tidak pantas dari seorang pemimpin," ujarnya.

Dampak dan Desakan

• Yusra mendesak Wakil Bupati Aceh Tengah mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan lokal.
• "Pernyataan itu telah mencederai kebebasan jurnalistik yang dijamin undang-undang pers. Ini bukan persoalan pribadi, tapi menyangkut kehormatan profesi," ujarnya.
• Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, belum berhasil dikonfirmasi dan belum memberikan tanggapan atau permintaan maaf.

Konteks Penting

• Saat Aceh Tengah lumpuh total, media luar membaca dan mengutip berita dari media lokal.
• Wartawan lokal berkomitmen terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab profesi dan upaya menjaga martabat jurnalis lokal.
• Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak bisa dibenarkan dan berpotensi mengadu domba antara media lokal dan media nasional.