Seratusan personel Badan Pelaksana Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, termasuk petugas Damkar dan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC), melakukan unjuk rasa ke gedung DPRK Bireuen pada Selasa (13/1/2026). Aksi ini dipicu oleh sidak yang dilakukan beberapa anggota DPRK ke gudang logistik BPBD di Cot Keutapang sehari sebelumnya. Para personel BPBD merasa terpojokkan karena sidak tersebut dinilai mencemarkan nama baik mereka yang telah bekerja maksimal sejak hari pertama banjir.

BPBD Bireuen menegaskan bahwa tidak ada penimbunan bantuan. Semua bantuan didistribusikan sesuai prosedur dan kebutuhan setiap gampong melalui camat masing-masing. Mereka juga menyoroti bahwa sidak tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan bukan atas nama lembaga DPRK.

Kronologi Aksi Demo

• Personel BPBD berkumpul di halaman pendopo Bupati Bireuen sebelum bergerak ke DPRK.
• Mereka menghidupkan sirine damkar saat menuju gedung DPRK, menarik perhatian publik.
• Di gedung DPRK, mereka menyampaikan argumen dan meminta klarifikasi terkait tudingan penimbunan bantuan.

Tanggapan DPRK Bireuen

• Ketua DPRK Bireuen, Juniadi SH, menyatakan bahwa sidak tersebut bukan atas nama lembaga dan tidak ada surat tugas resmi.
• DPRK akan menyelesaikan masalah ini melalui Badan Kehormatan Dewan.
• Juniadi meminta klarifikasi dari anggota DPRK yang terlibat dan menghadirkan Kalaksa BPBD Bireuen, Doli Mardian, serta perwakilan peserta aksi.

Dampak dan Harapan

• Aksi demo ini menunjukkan ketegangan antara BPBD dan DPRK Bireuen dalam penanganan bencana.
• BPBD berharap bahwa kerja keras mereka dalam penanganan banjir diakui dan tidak dicemarkan oleh tudingan yang tidak berdasar.
• DPRK diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan tidak mengganggu proses penanganan bencana yang sedang berlangsung.

Dengan adanya aksi demo ini, diharapkan dapat tercapai klarifikasi dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga penanganan bencana di Bireuen dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Fakta Penting

• 100 personel BPBD terlibat dalam aksi demo.
• Sidak DPRK dilakukan tanpa pemberitahuan resmi.
• BPBD menegaskan tidak ada penimbunan bantuan dan distribusi dilakukan sesuai prosedur.
• DPRK akan menyelesaikan masalah melalui Badan Kehormatan Dewan.