DPRK Sabang Minta Validasi Ulang Data Desil untuk Jaminan Kesehatan Aceh

Perubahan skema Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diatur dalam Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 dan berlaku mulai 1 Mei 2026 mendatang, memicu kekhawatiran di kalangan anggota DPRK Sabang. Kebijakan baru ini memfokuskan cakupan JKA bagi masyarakat pada desil 6 dan 7, sementara kelompok masyarakat pada desil 8 hingga 10 tidak lagi menjadi tanggungan. Sementara itu, desil 1 sampai 5 tetap dijamin melalui skema JKN PBI dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi IV DPRK Sabang, Muhammad Ridwan, mendorong Pemerintah Kota Sabang untuk segera melakukan verifikasi ulang data desil masyarakat. Ia menilai perubahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diikuti dengan pembaruan data yang akurat. Ridwan menekankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis memungkinkan terjadinya pergeseran posisi desil dalam waktu relatif singkat.

Pentingnya Validasi Data

• Pembaruan Data: Ridwan menegaskan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara menyeluruh dan mengacu pada kondisi riil di lapangan, bukan sekadar bersifat administratif.
• Pembentukan Satgas: Untuk mempercepat proses verifikasi, Ridwan menyarankan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus yang bertanggung jawab dalam verifikasi dan validasi data sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
• Keterlibatan Aparatur: Ridwan menekankan pentingnya pelibatan aparatur di tingkat gampong hingga kecamatan, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi masyarakat.

Dampak Kebijakan

• Ketepatan Sasaran: Ridwan mengingatkan bahwa ketepatan data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program jaminan kesehatan agar tetap tepat sasaran dan melindungi masyarakat yang membutuhkan.
• Pengawalan Kebijakan: Komisi IV DPRK Sabang akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya pada masa transisi, untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.