Polres Nagan Raya menggelar sosialisasi pencegahan konflik sosial di perusahaan pertambangan pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mencegah potensi konflik sosial di wilayah industri dan pertambangan.

Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr Benny Bathara, SIK, MIK, menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk membangun harmonisasi hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah berdasarkan regulasi hukum di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pencegahan konflik sosial merupakan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Potensi Konflik Sosial

Kapolres Benny Bathara menyebutkan beberapa potensi konflik sosial yang sering muncul di wilayah pertambangan, di antaranya:

• Konflik agraria: Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat.
• Konflik lingkungan: Dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan.
• Konflik ketenagakerjaan: Perselisihan antara perusahaan dan pekerja.
• Konflik ekonomi: Dampak ekonomi dari kegiatan pertambangan.

Metode Pencegahan Konflik

Kapolres menjelaskan beberapa metode pencegahan konflik yang dapat dilakukan, antara lain:

• Mediasi: Melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik.
• Arbitrase: Penyelesaian konflik melalui keputusan arbitrator.
• Pendekatan adat: Menggunakan nilai-nilai adat untuk menyelesaikan konflik.
• Negosiasi langsung: Perusahaan dan masyarakat bernegosiasi langsung untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Kapolres juga menekankan bahwa jalur hukum merupakan langkah terakhir apabila terjadi tindakan anarkis, perusakan aset, atau aksi premanisme. Polri memiliki peran penting dalam pengaturan pengamanan objek vital dan pengendalian kegiatan unjuk rasa, dengan menempatkan personel sesuai tingkat kerawanan berdasarkan analisis intelijen.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat mencegah konflik sosial di wilayah pertambangan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Nagan Raya.