Polres Nagan Raya menggelar sosialisasi pencegahan konflik sosial kepada perusahaan industri tambang pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mencegah potensi konflik sosial di wilayah industri dan pertambangan.

Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr Benny Bathara SIK MIK, menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan membangun harmonisasi hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah berdasarkan regulasi hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya mediasi, arbitrase, pendekatan adat, serta negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat untuk mencegah konflik.

Potensi Konflik Sosial di Wilayah Pertambangan

• Konflik agraria: Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal.
• Konflik lingkungan: Dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan sekitar.
• Konflik ketenagakerjaan: Perselisihan terkait tenaga kerja dan hak-hak pekerja.
• Konflik ekonomi: Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembagian keuntungan dari kegiatan pertambangan.

Metode Pencegahan Konflik

• Mediasi: Proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
• Arbitrase: Penyelesaian konflik melalui keputusan yang mengikat dari pihak ketiga.
• Pendekatan adat: Menggunakan nilai-nilai adat dan kebiasaan lokal untuk menyelesaikan konflik.
• Negosiasi langsung: Perusahaan dan masyarakat berdialog langsung untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Kapolres Benny Bathara juga menyatakan bahwa jalur hukum merupakan langkah terakhir apabila terjadi tindakan anarkis, perusakan aset, atau aksi premanisme. Sosialisasi ini diharapkan dapat mencegah potensi konflik dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nagan Raya.

Dampak Sosialisasi

• Meningkatkan kesadaran: Perusahaan dan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga harmonisasi hubungan.
• Mencegah konflik: Potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini melalui pendekatan yang tepat.
• Menjaga stabilitas: Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik.