Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh. Kehadiran negara diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, peralihan dari fase tanggap darurat ke rehabilitasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari 'bencana kedua'.

Pesan 'bek beurangkaho' (jangan tergesa-gesa) menjadi kunci dalam proses pemulihan. Kehadiran negara yang terus-menerus dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah transisi diambil berdasarkan data dan kondisi nyata.

Kehadiran Negara yang Nyata

• Presiden Prabowo akan meresmikan huntara sebagai simbol kehadiran negara.
• Kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan penanggulangan bencana.
• Negara harus memiliki wajah yang jelas dan selalu hadir di lapangan.

Pentingnya Fase Transisi

• Huntara menandai awal fase transisi, bukan akhir masa tanggap darurat.
• Mengakhiri masa tanggap darurat terlalu dini dapat berisiko bagi keselamatan dan martabat warga.
• Masa tanggap darurat memberikan fleksibilitas anggaran dan percepatan pengadaan logistik.

Pelajaran dari Pengalaman

• Pengalaman Palu-Donggala dan banjir besar Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa fase transisi adalah fase paling rawan.
• Pengakhiran status darurat yang terlalu cepat dapat menyebabkan lonjakan masalah kesehatan mental dan sosial.
• Di Jepang pascagempa dan tsunami Tohoku 2011, dorongan normalisasi yang terlalu cepat memicu lonjakan masalah kesehatan mental.

Langkah-Langkah Pemulihan

• Mobilisasi besar-besaran alat berat untuk membersihkan lumpur dan sampah di jalan, sungai, permukiman, fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta lahan pertanian.
• Setiap kecamatan terdampak idealnya dilengkapi 35-45 alat berat.
• Program bantuan khusus Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga ketenteraman sosial.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

• Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dirancang dengan prinsip 'build back better and safer'.
• Proses ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dukungan penuh Presiden, serta dasar hukum yang jelas.
• Tata kelola yang dipilih harus fleksibel, lintas sektor, lintas disiplin, didukung sumber daya manusia yang andal, pembiayaan yang memadai, serta menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.