Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana dan menggelar rapat terbatas. Dalam kunjungannya, Prabowo meminta maaf atas keterlambatan kunjungannya ke daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera. Ia menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora, asalkan disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan transparan. Selain itu, ia menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Kunjungan dan Permintaan Maaf

• Prabowo mengunjungi Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana dan menggelar rapat terbatas.
• Ia meminta maaf atas keterlambatan kunjungannya ke daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera.
• Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius.

Bantuan Asing dan Normalisasi Sungai

• Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora.
• Ia menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh melalui jalur laut untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
• Normalisasi sungai akan dilakukan melalui dua kegiatan sekaligus: pendalaman sungai dan pengangkutan alat berat menggunakan jalur laut.

Program Hunian Sementara

• Program hunian sementara Danantara telah dibangun untuk membantu warga terdampak.
• Pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang telah dimulai sejak 24 Desember 2025.
• Pada tahap awal, pembangunan hunian mencapai 600 unit rumah yang berlokasi di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karang Baru.

Komitmen Pemerintah

• Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar dan mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan.
• Ia menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
• Prabowo juga mengingatkan agar seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku.