Banjir yang melanda Aceh Tamiang meninggalkan dampak signifikan pada kantor-kantor pemerintahan daerah. Lumpur dan kerusakan yang ditimbulkan menghambat aktivitas dan pelayanan publik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengirimkan 1.138 praja IPDN dari berbagai kampus untuk membantu proses pembersihan dan pemulihan.

Kegiatan pembersihan ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan praja dari berbagai daerah. Mereka bekerja bahu-membahu untuk membersihkan lumpur, memperbaiki kerusakan, dan memastikan kantor-kantor dinas dapat beroperasi kembali dengan aman dan bersih.

Detail Kegiatan Pembersihan

• Jumlah Praja: Sebanyak 1.138 praja IPDN dikirim ke Aceh Tamiang.
• Tahapan Keberangkatan: Keberangkatan dilakukan dalam tiga kloter, dengan kloter pertama sebanyak 413 orang pada Sabtu (3/1/2026).
• Lokasi Pembersihan: Kantor-kantor dinas di Kabupaten Aceh Tamiang, termasuk Dinas PUPR.
• Dukungan Pemerintah: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung terlibat dalam pengarahan dan pemantauan kegiatan.

Tujuan dan Dampak

• Percepatan Pelayanan Publik: Pembersihan kantor-kantor dinas bertujuan untuk mempercepat aktivitas dan pelayanan publik pascabencana.
• Gotong Royong: Para praja bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki kerusakan.
• Pemulihan Pasca Bencana: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan kembali dengan normal.

Dengan adanya bantuan dari praja IPDN, diharapkan kantor-kantor pemerintahan di Aceh Tamiang dapat segera beroperasi kembali dan melayani masyarakat dengan baik. Kegiatan ini juga menunjukkan semangat gotong royong dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Peran Praja IPDN

• Pembersihan Lumpur: Para praja membersihkan lumpur yang menggenangi ruangan kantor.
• Perbaikan Kerusakan: Alat-alat kantor yang rusak dipilah dan diperbaiki.
• Pengaturan Tempat Tidur: Para praja mengatur tandu-tandu lipat sebagai tempat tidur sementara selama bertugas.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan kembali dengan lancar.