Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat memiliki alokasi dana mencapai Rp 17 miliar per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi 1,7 juta penerima manfaat di Aceh. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Aceh.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, menegaskan bahwa dana sebesar itu harus benar-benar berputar di Aceh. Artinya, bahan pangan yang digunakan dalam program MBG seharusnya dipasok dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Jika kebutuhan telur, pisang, beras, atau komoditas lain masih didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat Aceh akan mengalir ke daerah lain.

Peluang Ekonomi Lokal

• Program MBG membuka peluang besar bagi penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan kebutuhan harian yang begitu besar, program ini bisa menjadi pasar tetap bagi produk pertanian dan peternakan Aceh.
• Jika kebutuhan telur di satu kabupaten saja mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, maka peluang ini seharusnya dimanfaatkan oleh peternak lokal.
• Penguatan produksi pangan lokal menjadi kunci utama untuk memastikan dana MBG langsung menghidupkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kecil.

Dampak Ekonomi dan Tenaga Kerja

• Program MBG telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hingga kini, tercatat 573 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di Aceh dengan melibatkan lebih dari 28 ribu tenaga kerja.
• Setiap bulan, pemerintah menyalurkan lebih dari Rp 63 miliar untuk upah mereka. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak MBG terhadap perputaran uang di tingkat lokal.

Strategi dan Pengawasan

• Pemerintah daerah bersama Satgas MBG harus segera merancang strategi konkret untuk memperkuat rantai pasok lokal. Urban farming, vertical garden, hingga pemanfaatan lahan pekarangan bisa menjadi solusi jangka pendek.
• Dukungan kelembagaan dan kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat petani, peternak, dan pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.
• Kritik dan pengawasan publik juga sangat penting. BGN sendiri menegaskan terbuka terhadap masukan, baik terkait kualitas menu maupun layanan. Masyarakat harus aktif mengawasi agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, melainkan benar-benar menghadirkan makanan bergizi yang layak dan bermanfaat.

Program MBG adalah momentum besar bagi Aceh. Jika dikelola dengan baik, ia bukan hanya menjawab masalah gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dana Rp 17 miliar per hari adalah peluang emas yang tidak boleh mengalir keluar. Aceh harus mampu menjadikan program ini sebagai instrumen untuk membangun kemandirian pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.