PT Asdal Prima Lestari, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh Selatan, dinilai gagal menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap pemerintah daerah. Anggota DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Alja Yusnadi, menyebut sikap tidak kooperatif PT Asdal telah berlangsung lama dan menjadi persoalan kronis sejak perusahaan itu beroperasi.

Menurut Alja, PT Asdal selalu menghindari kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam rapat resmi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Sikap tersebut kembali terlihat saat Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan melakukan kunjungan lapangan ke areal perkebunan PT Asdal di wilayah perbatasan Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Persoalan Mendasar PT Asdal

• Konflik lahan dengan masyarakat: PT Asdal dinilai tidak menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan masyarakat setempat.
• Kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU): Masa berlaku HGU PT Asdal akan berakhir pada 2031, namun perusahaan dinilai tidak layak untuk diperpanjang.
• Ketiadaan kebun plasma: PT Asdal dikritik karena tidak memiliki kebun plasma sebatang pun.
• Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak transparan: Perusahaan dinilai tidak memberikan kontribusi yang sepadan bagi masyarakat dan daerah.

Sikap PT Asdal

Dalam kunjungan lapangan, PT Asdal tidak menghadirkan pejabat kunci untuk menerima Pansus DPRK. Alja menyebutkan bahwa perusahaan tersebut hanya mengirim juru ukur atau staf tata usaha, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sikap ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan dan ketidakkooperatifan PT Asdal terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.

Jejak Panjang Korporasi di Aceh Selatan

Pada era Orde Baru, terdapat empat perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) skala besar yang beroperasi di Kabupaten Aceh Selatan, termasuk PT Asdal. Keempat perusahaan tersebut dicabut izin operasionalnya pada awal masa Reformasi 1998. Namun, PT Asdal kembali muncul dengan wajah baru sebagai PT Asdal Prima Lestari, beralih dari sektor kehutanan ke sektor perkebunan kelapa sawit.