Pemerintah pusat berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,63 triliun untuk Provinsi Aceh kepada Presiden RI. Alokasi ini berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur dan program publik di Aceh sesuai otonomi khusus. Proposal ini masih memerlukan persetujuan presiden sebelum dapat direalisasikan. Kebijakan ini menunjukkan upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca-konflik dan bencana di Aceh.