Rapat Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRK Aceh Selatan dengan PT Asdal Prima Lestari di Kecamatan Trumon Timur berlangsung tegang dan nyaris ricuh. Legislator marah karena sikap manajemen perusahaan yang dinilai arogan dan tidak kooperatif. Ketegangan memuncak ketika Ketua Pansus DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, membuka sesi pendalaman. Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Ali Basyah alias Irhafa Manaf bersama anggota Pansus Idrus TM dan Adi Samridha meluapkan protes keras dengan menggebrak meja rapat.

Pansus akan rekomendasikan kepada pemerintah agar tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Asdal Prima Lestari. Menurutnya, perusahaan yang telah beroperasi hampir empat dekade sejak 1986 itu tidak pernah menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat maupun daerah.

Ketegangan di Rapat

• Ali Basyah dengan nada tinggi menegaskan bahwa setengah lahan PT Asdal berada di Aceh Selatan dan perusahaan tidak boleh menganggap enteng legislator daerah.
• Idrus TM menilai pernyataan perwakilan PT Asdal yang mengaku tidak mengetahui agenda rapat sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif daerah.
• Plasma tidak ada sebatang pun, CSR juga tidak jelas ke mana arahnya, menurut Ali Basyah.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

• Pansus menilai perwakilan PT Asdal yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk menjawab persoalan mendasar, terutama terkait kewajiban pembangunan kebun plasma dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
• Pengusutan terhadap dugaan pelanggaran PT Asdal Prima Lestari akan terus berlanjut.
• Sikap tidak kooperatif perusahaan dinilai semakin menguatkan dugaan bahwa PT Asdal selama puluhan tahun mengabaikan hak masyarakat serta kewenangan pemerintah daerah.

Kontribusi PT Asdal

• PT Asdal Prima Lestari telah beroperasi hampir empat dekade sejak 1986.
• Perusahaan dinilai tidak pernah menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat maupun daerah.
• Keberadaan PT Asdal lebih banyak menimbulkan konflik agraria dan ketimpangan sosial di wilayah sekitar perkebunan.