Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Aceh Besar kehilangan pekerjaan setelah Pemkab tidak memperpanjang kontrak mereka. Kebijakan baru dari KemenPAN-RB mengharuskan semua tenaga menjadi ASN melalui seleksi resmi, menghapus status honorer.

Sebanyak 400 nakes tenaga bakti di lingkungan Pemkab Aceh Besar terpengaruh oleh kebijakan ini. Mereka tidak dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dampak Kebijakan Baru

• 400 nakes kehilangan pekerjaan sejak 31 Desember 2025.
• Kebijakan baru menghapus status honorer dan mengharuskan semua tenaga menjadi ASN.
• Banyak nakes tidak memenuhi syarat untuk menjadi PPPK paruh waktu.
• Pemkab masih mencari solusi untuk mengatasi kekosongan dalam pelayanan kesehatan.

Solusi yang Dicari

• Pemkab menunggu arahan pimpinan untuk kebijakan atau solusi terbaik.
• Beberapa Puskesmas masih membutuhkan tenaga, tetapi kebijakan baru membatasi rekrutmen.
• Nakes yang terpengaruh telah membantu pelayanan kesehatan selama ini, tetapi kini tidak dapat melanjutkan kerja.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengharuskan semua tenaga menjadi ASN. Namun, dampaknya terhadap nakes yang tidak memenuhi syarat masih menjadi tantangan bagi Pemkab Aceh Besar.

Pemkab berharap dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kekosongan tenaga kesehatan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik di Aceh Besar.

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Aceh Besar dapat lebih terstandarisasi dan berkualitas. Namun, tantangan dalam mengatasi dampak kebijakan ini masih perlu diatasi dengan bijak.

Pemkab Aceh Besar terus berupaya untuk menemukan solusi terbaik bagi nakes yang terpengaruh dan memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.

Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Aceh Besar, meskipun dampaknya terhadap nakes yang tidak memenuhi syarat masih menjadi perhatian utama.

Pemkab berharap dapat segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kekosongan tenaga kesehatan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik di Aceh Besar.

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Aceh Besar dapat lebih terstandarisasi dan berkualitas, meskipun tantangan dalam mengatasi dampak kebijakan ini masih perlu diatasi dengan bijak.