Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Tenaga Bakti dari 29 Puskesmas di Aceh Besar berunjuk rasa di kantor Bupati Jantho, Rabu (14/1/2025). Mereka menuntut perpanjangan Surat Keterangan (SK) bakti yang telah berakhir pada 31 Desember 2024. Aksi ini menyoroti ketidakpastian status kerja para nakes yang telah berkontribusi selama pandemi Covid-19.

Para nakes membawa spanduk bertuliskan "Bencana Kemanusiaan!!! Kasih kami kejelasan agar kami bisa masuk Puskesmas kembali" dan "Masa Covid19 datang kami lawan sekarang Covid19 hilang masak kami dilupakan". Mereka mendesak pertemuan dengan Bupati Aceh Besar, namun akhirnya bertemu dengan Wakil Bupati Syukri yang sedang rapat dengan kepala Puskesmas.

Permasalahan dan Tanggapan Pemkab

• Kendala Regulasi: Wakil Bupati Syukri menjelaskan bahwa Pemkab Aceh Besar ingin mengangkat semua tenaga honorer, namun terbatas oleh aturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-PAN) dan UU ASN 2023 yang menghapus honorer mulai 1 Januari 2026.
• Upaya Penyerapan: Pemkab telah melakukan pendataan honorer sejak 2021-2022 untuk masuk database Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 2.407 orang kategori R3T dan R4 telah ditampung sebagai PPPK paruh waktu.
• Dampak Langsung: Para nakes khawatir kehilangan pekerjaan dan akses ke Puskesmas, yang berpotensi mengganggu layanan kesehatan di Aceh Besar.

Dampak Jangka Panjang

• Stabilitas Layanan Kesehatan: Ketidakpastian status nakes dapat mempengaruhi kualitas dan kontinuitas layanan kesehatan di Puskesmas.
• Kepastian Kerja: Para nakes membutuhkan kejelasan untuk melanjutkan kontribusi mereka tanpa khawatir kehilangan penghasilan.
• Regulasi Nasional vs. Daerah: Kasus ini mencerminkan tantangan implementasi regulasi nasional di tingkat daerah, terutama dalam penyerapan tenaga honorer.

Aksi demonstrasi ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan berlangsung secara damai. Para nakes berharap Pemkab Aceh Besar dapat menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.