Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Lhokseumawe, termasuk Wali Kota dan 25 anggota DPRK, belum menerima gaji untuk bulan Januari 2026. Hal ini disebabkan oleh evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang masih berlangsung di tingkat provinsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, menjelaskan bahwa evaluasi APBK tidak hanya terjadi di Lhokseumawe, tetapi juga di berbagai kabupaten/kota lainnya di Aceh. Dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji seluruh PNS, PPPK, dan unsur pimpinan serta anggota DPRK Lhokseumawe mencapai Rp 26,36 miliar.

Dampak Penundaan Gaji

• Jumlah Pegawai Terkena Dampak: Saat ini, jumlah PNS di Kota Lhokseumawe mencapai 2.995 orang dan PPPK sebanyak 2.667 orang.
• Target Pembayaran: Gaji ditargetkan akan dibayarkan paling cepat pekan kedua atau paling telat pekan ketiga Januari 2026.
• Harapan Pegawai: Sejumlah pegawai mengakui bahwa gaji jatah Januari sering telat setiap tahunnya, tetapi mereka berharap tahun ini pembayaran bisa lebih cepat.

Penjelasan dari BPKD

• Evaluasi APBK: Proses evaluasi APBK masih berlangsung di tingkat provinsi, yang menyebabkan penundaan pembayaran gaji.
• Dana yang Dibutuhkan: Total dana yang diperlukan untuk membayar gaji seluruh pegawai adalah Rp 26,36 miliar.
• Harapan Kepala BPKD: Teguh Heriyanto berharap semua pegawai bisa bersabar menunggu proses evaluasi selesai.

Dampak Jangka Panjang

Penundaan pembayaran gaji dapat berdampak pada stabilitas ekonomi lokal, terutama bagi pegawai yang bergantung pada gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Harapan ke Depan

Diharapkan proses evaluasi APBK dapat diselesaikan dengan cepat agar pembayaran gaji dapat segera dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kinerja pegawai di Kota Lhokseumawe.