Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Tgk. H. Mawardi Basyah, anggota DPR Aceh, dan menaikkan hukuman menjadi 8 bulan penjara atas kasus kekerasan terhadap anak. Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berpotensi mengakhiri karier politiknya.

Mawardi Basyah, yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Aceh Barat, sebelumnya divonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Meulaboh. Jaksa menilai vonis tersebut terlalu ringan dan mengajukan kasasi untuk memperberat hukuman.

Proses Hukum

• Permohonan kasasi diajukan oleh jaksa dan terdakwa pada 24 Desember 2025.
• Berkas diterima MA pada 19 Januari 2026 dan diputus dalam 15 hari.
• Majelis hakim dipimpin Dr. Prim Haryadi dengan anggota Sutarjo dan Ridho Tryono.

Implikasi Hukum

• Putusan MA berkekuatan hukum tetap, artinya Mawardi Basyah resmi berstatus terpidana.
• Anggota DPR Aceh dapat diberhentikan jika terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara.
• Kasus kekerasan terhadap anak dianggap berat secara etik dan hukum.

Dampak Politik

• Mawardi Basyah terpilih sebagai anggota DPR Aceh dari daerah pemilihan Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue.
• Pemberhentian tidak otomatis, tetapi melalui mekanisme administratif dan politik.
• Putusan pidana seperti ini hampir selalu berujung pada pemberhentian.