Pemerintah Aceh menerima bantuan sebesar Rp32 miliar dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota lain untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap ke daerah terdampak, dengan tahap pertama sebesar Rp8,8 miliar dan tahap kedua sebesar Rp17,6 miliar.

Sekda Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa dana tersebut telah digunakan untuk kegiatan pembersihan dan penanganan darurat. Pemerintah Aceh juga menerima Dana Siap Pakai (DSP) Presiden sebesar Rp20 miliar yang telah dimasukkan ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) dan disalurkan dalam bentuk logistik, sandang, pangan, konektivitas, serta pembersihan.

Penyaluran Dana Bantuan

• Tahap pertama: Rp8,8 miliar berdasarkan data dampak kerusakan dan luasan bencana.
• Tahap kedua: Rp17,6 miliar berdasarkan jumlah pengungsi serta wilayah yang masih terisolasi, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
• Sisa dana: Rp5 miliar yang akan disalurkan setelah seluruh komitmen transfer diterima.

Portal Transparansi dan Pelibatan Masyarakat

Pemerintah Aceh berkomitmen membangun portal transparansi anggaran yang dapat diakses publik. Portal ini akan memantau penyaluran dana relawan, kerja sama dengan NGO, dan seluruh penggunaan anggaran kebencanaan. Selain itu, pelibatan mahasiswa, relawan, dan NGO akan terus diperkuat sebagai mitra resmi pemulihan. Saat ini, lebih dari 150 NGO dan ribuan relawan telah terlibat dalam distribusi logistik, pembersihan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Komitmen Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan anggaran ke BNPB melalui Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembersihan, cash for work, serta penyewaan alat berat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani bencana dan memastikan pemulihan yang efektif dan transparan.

Dengan adanya portal transparansi, diharapkan masyarakat dapat memantau penggunaan dana bantuan dengan lebih mudah dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.