Pemerintah Aceh memastikan pelayanan publik tetap berjalan pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, melakukan koordinasi langsung dengan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh untuk memulihkan layanan Samsat Aceh Tamiang.

Reza menegaskan bahwa langkah cepat ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan akibat terganggunya layanan administrasi kendaraan bermotor. Pelayanan Samsat Aceh Tamiang direncanakan kembali beroperasi mulai 19 Januari hingga 14 Februari 2026, dengan skema layanan yang telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Langkah Strategis Pemulihan Layanan

• Penyesuaian mekanisme pelayanan Samsat di Aceh Tamiang
• Dukungan personel dan teknis dari Ditlantas Polda Aceh
• Penetapan jadwal pelayanan yang fleksibel
• Percepatan pemulihan sarana dan prasarana pelayanan

Komitmen Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh bersama Polda Aceh dan Jasa Raharja berkomitmen menjaga kesinambungan pelayanan Samsat meskipun berada dalam situasi pascabencana. Reza Saputra menegaskan, "Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan secara aman dan mudah, tanpa terbebani kondisi bencana yang sedang dihadapi."

Pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan publik, termasuk Samsat, dapat kembali berjalan normal seiring proses pemulihan pascabencana. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana terhadap pelayanan publik dan memberikan kepastian serta kenyamanan bagi masyarakat Aceh Tamiang dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraannya.

Dampak Positif bagi Masyarakat

• Masyarakat dapat mengakses layanan Samsat tanpa terbebani kondisi bencana
• Pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK dapat dilakukan dengan mudah
• Kesinambungan pelayanan publik terjaga meskipun dalam situasi darurat
• Kepastian dan kenyamanan bagi warga Aceh Tamiang dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraannya

Dengan langkah cepat dan koordinasi intensif ini, diharapkan dampak bencana terhadap pelayanan publik dapat diminimalkan, dan masyarakat Aceh Tamiang dapat kembali beraktivitas dengan normal.