Satgas Galapana DPR RI berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BP BUMN untuk menyediakan layanan klinik di lokasi hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Koordinasi ini dilakukan dalam rapat lintas lembaga yang digelar di Posko Satgas Galapana DPR RI untuk membahas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, menyatakan bahwa layanan kesehatan di Huntara menjadi kebutuhan mendesak karena warga tinggal dalam kondisi sementara dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan reguler. Layanan klinik yang disiapkan mencakup pelayanan kesehatan dasar, penanganan kondisi darurat, serta pemantauan kesehatan kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyintas dengan kondisi medis tertentu.

Layanan Klinik di Huntara

• Pelayanan kesehatan dasar: Mencakup pemeriksaan rutin dan pengobatan umum.
• Penanganan kondisi darurat: Siap menangani kasus-kasus darurat yang memerlukan penanganan cepat.
• Pemantauan kelompok rentan: Fokus pada ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyintas dengan kondisi medis tertentu.

Peran BP BUMN dan Kementerian Kesehatan

• BP BUMN: Mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung di lokasi Huntara.
• Kementerian Kesehatan: Memastikan aspek teknis pelayanan, standar medis, dan penugasan tenaga kesehatan.

TA Khalid menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan agar penanganan pascabencana tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun administrasi. Hasil koordinasi ini diharapkan dapat memastikan layanan kesehatan di lokasi Huntara segera tersedia dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak selama masa pemulihan pascabencana.

Dampak Jangka Panjang

• Pemulihan kesehatan masyarakat: Layanan klinik di Huntara diharapkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana.
• Peningkatan akses layanan kesehatan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
• Koordinasi lintas sektor: Memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal dan tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun administrasi.