Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI melaporkan empat permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh.

Anggota DPR RI, TA Khalid, yang juga bertindak sebagai person in charge (PIC) DPR RI, menyatakan bahwa rapat koordinasi pada 30 Desember 2025 telah menghasilkan sejumlah penyelesaian masalah di lapangan. Namun, masih terdapat empat permasalahan pokok yang memerlukan perhatian serius.

Permasalahan Pokok Pascabencana di Aceh

• Normalisasi Sungai: Sungai-sungai bekas banjir masih mengalami penumpukan material sisa banjir seperti kayu dan lumpur, yang dapat menyebabkan banjir susulan. Ini menjadi permintaan mendesak dari bupati, masyarakat, dan tim lapangan.

• Pembukaan Akses Infrastruktur: Akses jalan dan jembatan menuju daerah-daerah terisolasi masih terbatas, menghambat upaya pemulihan dan distribusi bantuan.

• Penyediaan Hunian Sementara: Warga terdampak masih membutuhkan hunian sementara (huntara) untuk tempat tinggal yang layak selama proses pemulihan.

• Pembersihan Lokasi Permukiman: Rumah-rumah dengan kategori rusak ringan memerlukan pembersihan untuk memungkinkan warga kembali ke rumah mereka tanpa memerlukan huntara.

Penyelesaian Masalah

Beberapa masalah telah diselesaikan langsung dalam rapat, seperti permintaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait penyediaan ruang khusus bagi perempuan dan anak di lokasi pengungsian. TA Khalid menyatakan bahwa komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih efisien.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh berbagai pihak dari DPR dan pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh.