Pemerintah Aceh didesak untuk segera mempercepat konsolidasi data sebagai langkah strategis menyambut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra oleh pemerintah pusat. Pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman, menekankan pentingnya kesiapan data yang akurat dan terverifikasi agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Risman Rachman mengusulkan kerangka kerja konsolidasi data melalui empat tahapan verifikasi. Tahap pertama adalah pengumpulan data di tingkat desa dan kecamatan pada Januari 2026, yang meliputi pendataan jumlah jiwa terdampak serta kerusakan fisik oleh aparatur gampong dan kecamatan, disertai dokumentasi pendukung.

Tahapan Konsolidasi Data

• Tahap Pertama: Pengumpulan data di tingkat desa dan kecamatan, termasuk pendataan jumlah jiwa terdampak dan kerusakan fisik.
• Tahap Kedua: Verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten/kota oleh tim teknis untuk menentukan kategori kerusakan bangunan.
• Tahap Ketiga: Pengesahan administratif oleh pimpinan daerah untuk memberikan kepastian hukum atas daftar penerima bantuan.
• Tahap Keempat: Pengusulan data resmi ke pemerintah pusat melalui Satgas atau kementerian terkait.

Risman menambahkan bahwa sinkronisasi waktu antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Peran Sekretaris Daerah Aceh diperlukan untuk menindaklanjuti koordinasi lintas daerah agar proses konsolidasi data berjalan seragam.

Satgas Sumatra dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta sosial-ekonomi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana besar pada penghujung 2025. Keberhasilan konsolidasi data akan menentukan efektivitas program pemulihan yang dijalankan oleh Satgas Sumatra.

Dampak Jangka Panjang

• Pemulihan Infrastruktur: Memastikan bahwa infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat segera diperbaiki.
• Peningkatan Ekonomi: Membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
• Stabilitas Sosial: Meningkatkan stabilitas sosial dengan memastikan bantuan tepat sasaran.

Dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan koordinasi yang baik, diharapkan program pemulihan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.