Aceh berhasil masuk delapan besar nasional dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026, Aceh berada di peringkat ke-8 dengan indeks 4,56 dan kategori A.

Capaian ini diraih di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), yang sejak awal menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahan.

Fokus Kebijakan

• Penyederhanaan prosedur perizinan: Memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen dan izin.
• Peningkatan disiplin aparatur: Meningkatkan kualitas dan tanggung jawab aparatur pemerintah.
• Penguatan layanan digital: Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
• Sistem pengaduan publik: Membuka saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.

Dampak dan Tantangan

• Dampak langsung: Masyarakat Aceh merasakan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik.
• Sinyal kuat: Aceh menunjukkan bahwa daerah di luar pusat kekuasaan nasional mampu bersaing secara kinerja.
• Tantangan ke depan: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

Kategori Kinerja

• Kategori kinerja pelayanan publik nasional dibagi berdasarkan indeks 0,10 hingga 5,00, dengan kategori tertinggi berada pada rentang 4,51–5,00 (Kategori A).
• Masuknya Aceh dalam kelompok teratas nasional menunjukkan bahwa kualitas layanan publik Pemerintah Aceh kini berada pada level sangat baik dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Dengan demikian, capaian Aceh bersifat objektif dan berbasis indikator nasional, mencerminkan arah kebijakan pimpinan Aceh yang konsisten mendorong birokrasi profesional, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, SIP, MPA menegaskan, "Masuknya Aceh dalam delapan besar nasional merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh di bawah arahan langsung Gubernur H. Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah."