News
Warga Aceh Tolak Relokasi Pasca Banjir, Pemerintah Hadapi Tantangan Lahan
08 Januari 2026 21:58
Warga Aceh yang terdampak banjir umumnya menolak untuk direlokasi dan lebih memilih agar rumah mereka dibangun kembali di lokasi asal. Hal ini menjadi tantangan utama dalam fase pemulihan pascabencana di Aceh, seperti diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.
Pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam penyediaan lahan baru untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Sementara itu, masyarakat menyarankan agar huntap dibangun di tempat masing-masing, dengan mempertimbangkan pemanfaatan lahan warga yang masih bagus.
Tantangan Pemulihan Pasca Banjir
- 17 kabupaten/kota terdampak telah mengusulkan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, baik kategori ringan maupun berat.
- Pemerintah Aceh memutuskan bahwa usulan yang telah ditandatangani bupati atau wali kota tidak perlu diverifikasi ulang, sebagai upaya mempercepat proses birokrasi.
- 4 kabupaten masih menjalankan masa tanggap darurat, sementara Aceh Utara telah memasuki fase transisi.
Langkah Pemerintah
- Pemerintah berencana memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan dengan fokus utama pada pemerataan distribusi logistik serta percepatan pembangunan huntara dan persiapan huntap melalui kolaborasi intensif dengan kementerian terkait.
- Di sektor kesehatan, pemerintah telah mengaktifkan kembali rumah sakit terdampak dan menambah posko kesehatan di titik-titik krusial.
- Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan melalui skema khusus meski sarana fisik belum sepenuhnya pulih.
Pembersihan Sisa Bencana
- Pemerintah Aceh juga menginstruksikan pembersihan sisa bencana di 18 kabupaten/kota, termasuk material kayu gelondongan yang banyak ditemukan di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah Aceh terus berupaya untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dengan baik.
Pemulihan pascabencana di Aceh memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan lancar dan efektif.
