Pemerintah Kota Langsa sedang menghadapi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Langsa, Sunarti, menyebutkan bahwa koreksi dokumen APBK oleh Pemerintah Aceh merupakan hal yang lumrah dan bagian dari proses penyempurnaan anggaran. Menurutnya, evaluasi terhadap dokumen APBK dilakukan secara bertahap hingga memenuhi standar yang ditetapkan.

Salah satu alasan utama koreksi APBK adalah dampak dari bencana banjir besar yang melanda Sumatra pada November 2026 lalu. Pemko Langsa menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan dampak bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.

Tantangan Anggaran

• Pemotongan Anggaran: Pemko Langsa harus mengurangi belanja hingga Rp 188 miliar dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) serta belanja P3K dan P3K Paruh Waktu.
• Efisiensi Anggaran: Penempatan dana operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sekretariat Daerah (Setda) diharapkan dapat menekan pengeluaran hingga 70% dari realisasi tahun anggaran sebelumnya.
• Perampingan Struktur: Pemko Langsa melakukan perampingan struktur OPD sebagai bagian dari strategi penghematan belanja daerah, dengan tujuan mengurangi beban biaya operasional dan pengeluaran lainnya.

Harapan dan Strategi

• Dukungan Pusat: Pemko Langsa berharap dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan dampak bencana banjir.
• Alokasi Dana: Dana yang ada akan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
• Implementasi Efektif: Pemko Langsa berkomitmen untuk memastikan APBK 2026 memenuhi ketentuan dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah ini, Pemko Langsa berharap dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Langsa.