Aliansi Mahasiswa se-Aceh melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026), menuntut agar Pemerintah Pusat menetapkan status bencana hidrometeorologi Aceh menjadi bencana nasional. Aksi ini disambut oleh Sekda Aceh, M Nasir, yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah memberikan data kerusakan kepada pusat dan berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat terdampak.

Pemerintah Aceh telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp32 miliar dalam dua tahap ke kabupaten/kota terdampak, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Selain itu, Dana Siap Pakai (DSP) Presiden sebesar Rp20 miliar telah disalurkan dalam bentuk logistik, sandang, pangan, konektivitas, serta pembersihan.

Rekomendasi Pemulihan Pascabencana

• Percepatan pemulihan rumah rusak ringan dan sedang sebagai prioritas utama.
• Penggunaan mekanisme anggaran darurat tanpa menunggu penetapan status bencana nasional.
• Pembersihan lingkungan untuk memastikan warga dapat kembali ke rumah.
• Transparansi anggaran melalui portal yang dapat diakses publik.
• Pelibatan mahasiswa, relawan, dan NGO dalam distribusi logistik dan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Aceh juga memastikan ketersediaan layanan kesehatan dengan mengaktifkan seluruh rumah sakit, kecuali 12 fasilitas di Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan berat. Posko-posko kesehatan telah dibentuk dan pasien berat dirujuk ke rumah sakit di Langsa. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk membangun portal transparansi anggaran yang dapat diakses publik, termasuk untuk penyaluran dana relawan dan kerja sama dengan NGO.

Saat ini, lebih dari 150 NGO dan ribuan relawan telah terlibat dalam distribusi logistik, pembersihan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan anggaran ke BNPB untuk kegiatan pembersihan, cash for work, serta penyewaan alat berat. Fokus utama saat ini adalah memastikan lingkungan bersih agar warga dapat kembali ke rumah masing-masing, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.