Artikel ini mengkritik sentralisasi proyek strategis nasional yang berpotensi mengesampingkan rencana tata ruang daerah. Kebijakan ini dapat mengurangi peran pemerintah lokal dalam mitigasi bencana, aspek krusial bagi Aceh yang rawan tsunami dan gempa. Implikasinya menyentuh otonomi khusus Aceh dalam pengelolaan ruang dan sumber daya. Persoalan ini relevan dengan prinsip desentralisasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah khusus.