Banjir besar yang melanda Aceh di penghujung 2025 tidak hanya memutus ribuan kabel transmisi, tetapi juga menyingkap krisis integritas data dan efektivitas pengawasan pemerintah. Warga di pelosok Aceh harus menanggung pemadaman listrik selama 21 hari, meninggalkan trauma mendalam dan lumpuhnya aktivitas ekonomi serta pelayanan publik.

Klaim optimis dari Menteri ESDM yang menyatakan pemulihan listrik mencapai 97% dibantah oleh Pemerintah Aceh yang menyebut angka sebenarnya hanya 60-70%. Selisih angka ini mencerminkan ribuan kepala keluarga yang masih hidup dalam kegelapan, tanpa akses listrik yang memadai.

Dampak Pemadaman Listrik

• Ekonomi UMKM lumpuh: Mesin pendingin mati, bahan baku rusak, dan kerugian finansial bagi pelaku usaha kecil.
• Pelayanan medis terganggu: Puskesmas di daerah terpencil kesulitan memberikan layanan karena keterbatasan listrik.
• Isolasi desa: 180 desa terisolasi akibat topografi ekstrim, mempersulit pemulihan listrik.
• Trauma warga: 21 hari tanpa listrik meninggalkan dampak psikologis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Krisis Integritas Data

• Klaim vs realita: Menteri ESDM mengklaim pemulihan 97%, sementara Pemerintah Aceh menyatakan angka sebenarnya 60-70%.
• Koordinasi lamban: Rantai koordinasi antara PLN, pemerintah pusat, dan daerah terkesan saling tutup lobang.
• Pengkhianatan amanah: Mengaburkan fakta lapangan untuk menyelamatkan citra politik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Solusi dan Harapan

• Peta jalan ketahanan energi: Pemerintah Aceh perlu merumuskan kebijakan energi berbasis bencana untuk mencegah terulangnya krisis serupa.
• Desentralisasi energi: Pembangunan pembangkit skala mikro di desa-desa rawan isolasi untuk memastikan ketahanan energi.
• Transparansi data: Kejujuran dalam bernegara menuntut perlakuan yang setara dan bermartabat bagi seluruh warga Aceh.

Krisis energi 2025 harus menjadi titik balik bagi Pemerintah Aceh untuk beralih dari pengawasan pasif menjadi kebijakan eksekusi yang proaktif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Kedaulatan sejati sebuah bangsa diukur dari seberapa cepat pemimpin mampu menyalakan kembali harapan di rumah-rumah rakyatnya yang paling terpencil sekalipun.