Surat Keputusan perubahan R3P Aceh memasukkan Ketua DPRA dan Wakil Gubernur dalam struktur kebijakan. Inisiatif ini bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Kebijakan ini berdampak pada proses pengambilan keputusan strategis pembangunan Aceh. Perubahan tersebut perlu disosialisasikan kepada publik untuk transparansi tata kelola.