Pemerintah Aceh mengubah Surat Keputusan Gubernur terkait susunan Tim Kerja Rencana Rehabilitasi. Perubahan ini berkaitan dengan struktur organisasi dalam pelaksanaan program pemulihan daerah. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi program pemerintah di tingkat lokal. Relevan dengan konteks otonomi khusus Aceh dalam pengambilan keputusan daerah.