Dugaan pemotongan dana tenaga kesehatan di Puskesmas Kuta Makmur, Aceh Utara, mengemuka setelah sumber internal mengungkapkan adanya permintaan setoran sebesar 5% dari rapel yang diterima. Praktik ini disebut-sebut melibatkan institusi pemerintahan dan oknum ASN, menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Kepala Puskesmas Kuta Makmur, Samsul Zahri, awalnya membantah adanya praktik pungli. Namun, setelah dihadapkan dengan bukti dan persentase pemotongan, Zahri mengakui adanya dana yang dikutip secara sukarela. Oknum ASN berinisial I, yang bertugas di bidang kepegawaian, juga mengakui adanya persentase pemotongan tersebut.

Detail Dugaan Pungli

• Pemotongan Dana: 5% dari rapel tenaga kesehatan, yang dibagi menjadi beberapa pos: 3% untuk Kantor Bupati, 1% untuk dinas terkait, dan 1% untuk pihak pengambil kebijakan.
• Tekanan Struktural: Tenaga kesehatan merasa sulit menolak permintaan setoran karena takut dianggap bermasalah di kemudian hari.
• Pernyataan Kontroversial: Kepala Puskesmas menyebut praktik ini lazim terjadi di berbagai tempat, sementara oknum ASN mengakui adanya persentase pemotongan.
• Klarifikasi Resmi: Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Abdurrahman, belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi hingga laporan ini diturunkan.

Implikasi Hukum dan Sosial

• Pungli: Pungutan yang dilakukan oleh pejabat atau ASN, meskipun disebut sukarela, tetap dapat dikategorikan pungli apabila terdapat unsur tekanan, jabatan, atau kepentingan tertentu.
• Dampak Sosial: Praktik ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan tenaga kesehatan.
• Penelusuran Lebih Lanjut: Dugaan ini memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui audit, klarifikasi resmi, dan penelusuran aliran dana oleh aparat pengawas internal, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor kesehatan yang langsung berdampak pada masyarakat.