Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mencari solusi terbaik untuk penanganan tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr Ir Kurdi ST MT MH, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Aceh Barat.

Rapat yang digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRK Aceh Barat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRK, Asisten III Setdakab, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Kepala BPKD, perwakilan RSUD CND, serta puluhan tenaga honorer non-database.

Kebutuhan dan Regulasi

• Kebutuhan Tenaga Honorer: Keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik di Aceh Barat.
• Regulasi yang Berlaku: Meskipun dibutuhkan, secara regulasi masih terdapat batasan yang memerlukan pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan.

Upaya Pemerintah Daerah

• Mengakomodasi Regulasi: Pemerintah daerah telah mengakomodasi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun kementerian terkait.
• Mencari Solusi Terbaik: Pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan.

Aspirasi Tenaga Honorer

• Aspirasi Dicatat: Seluruh aspirasi dan permasalahan yang disampaikan tenaga honorer non-database dalam RDP telah dicatat dan menjadi bahan perhatian pemerintah daerah.
• Proses Berkelanjutan: Proses pencarian solusi akan terus berjalan sampai mendapatkan legalitas formal yang kuat.

Pemerintah daerah berharap bahwa dengan solusi yang tepat, pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini.

Dampak Jangka Panjang

• Stabilitas Pelayanan Publik: Solusi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pelayanan publik di Aceh Barat.
• Kepastian Hukum: Dengan adanya legalitas formal yang kuat, tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus pada tugas mereka.