Anggota Satuan Brimob Polda Aceh, Brigadir Polisi Dua (Bripda) Muhammad Rio, resmi dipecat tidak hormat setelah diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia di tengah konflik Rusia–Ukraina. Keputusan ini diambil setelah ia meninggalkan kedinasan tanpa izin sejak 8 Desember 2025, sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai disersi.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menyatakan bahwa Bripda Rio mengirimkan pesan berisi foto dan video dirinya mengenakan seragam militer Rusia, termasuk dokumentasi proses pendaftaran serta informasi gaji dalam mata uang rubel. Ia diduga berada di wilayah Donbass, kawasan konflik antara Rusia dan Ukraina.

Rekam Jejak Pelanggaran

• Perselingkuhan dan Nikah Siri: Bripda Rio pernah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) atas kasus perselingkuhan hingga menikah siri, dengan sanksi mutasi demosi selama dua tahun.
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Ia juga pernah tersandung pelanggaran KDRT.
• Meninggalkan Tugas Tanpa Izin: Ini merupakan pelanggaran ketiga yang dilakukan oleh Bripda Rio.

Tindakan Polda Aceh

• Pencarian dan Surat Panggilan: Personel Siprovos Satbrimob Polda Aceh melakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah pribadi Bripda Rio, namun tidak ditemukan. Dua kali surat panggilan dilayangkan pada 24 Desember 2025 dan 6 Januari 2026, tetapi tidak mendapat respons.
• Daftar Pencarian Orang (DPO): Polda Aceh menerbitkan DPO terhadap Bripda Rio pada 7 Januari 2026.
• Sidang KKEP: Bidpropam Polda Aceh menggelar sidang KKEP secara in absentia pada 8 dan 9 Januari 2026, dengan putusan akhir berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Motif dan Dampak

Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, mengungkapkan bahwa Bripda Rio tercatat meninggalkan Indonesia sejak 19 Desember 2025. Ia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Shanghai, China, sebelum melanjutkan perjalanan ke Rusia. Motif Bripda Rio bergabung dengan tentara bayaran Rusia diduga karena faktor ekonomi, meskipun hal ini belum dapat dipastikan.

Kapolda menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap sumpah dan loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengakui bahwa meskipun pengawasan internal telah dilakukan, potensi pelanggaran individu tetap ada.