Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan perpanjangan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di awal tahun 2026, serta memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

Perpanjangan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Program SPHP beras 2025 akan terus berjalan dengan sisa target penyaluran sekitar 697,1 ribu ton yang akan diakselerasi seoptimal mungkin.

Dampak dan Manfaat

• Stabilitas Harga: Program SPHP beras diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen, termasuk di Aceh.
• Pasokan Terjamin: Warga Aceh akan tetap mendapatkan pasokan beras dengan harga terjangkau dan berkualitas.
• Ketersediaan Stok: Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,25 juta ton, memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur.
• Distribusi Luas: Penyaluran SPHP beras dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, dan Gerakan Pangan Murah.

Rencana ke Depan

• Program SPHP beras 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 dengan target salur sebesar 1,5 juta ton. Bapanas masih berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.
• Skema RPATA juga telah diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 yang berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional, termasuk di Aceh, serta memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

Ketersediaan Stok

• 3,25 juta ton: Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir 2025.
• 802,9 ribu ton: Realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional hingga akhir tahun 2025.

Program SPHP beras 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di awal tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamika harga pasca pergantian tahun dan memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.