Pasca Siklon Senyar25 yang melanda Aceh pada akhir 2025, kondisi wilayah ini masih menghadapi tantangan besar. Surat terbuka dari Ahmad Humam Hamid, mantan anggota Dewan Pengarah BRR Aceh Nias, menyoroti pentingnya menuntaskan fase darurat sebelum melangkah ke tahap pemulihan. Penulis menekankan bahwa fase darurat bukan sekadar tahapan administratif, melainkan fondasi utama bagi seluruh proses pemulihan Aceh ke depan.

Siklon Senyar25 meninggalkan dampak luas, termasuk kerusakan fisik, krisis ekonomi, dan sosial yang menghentikan kegiatan produktif masyarakat. Lumpur tebal menutup pemukiman, menghancurkan rumah, dan merusak pertanian darat di tujuh kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Tanpa penanganan yang tepat, risiko pemulihan semu dan memperpanjang penderitaan masyarakat akan meningkat.

Pentingnya Fase Darurat

• Fase darurat adalah kerangka kebijakan strategis yang memungkinkan pemerintah bertindak cepat dan fleksibel.
• Fleksibilitas anggaran memungkinkan realokasi dana secara cepat tanpa proses birokrasi yang panjang.
• Prosedur administrasi disederhanakan untuk memastikan bantuan segera sampai ke tangan masyarakat terdampak.
• Keputusan berbasis data memastikan intervensi tepat sasaran dan efektif.

Indikator Pengakhiran Fase Darurat

• Akses fisik ke seluruh wilayah terdampak harus terbuka dan fungsional.
• Pengungsi harus terdokumentasi, diverifikasi, dan diakui secara resmi.
• Distribusi bantuan logistik dan layanan dasar harus merata dan tepat sasaran.
• Pembersihan lumpur harus dilakukan secara memadai untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat.

Risiko Pemulihan Semu

• Ketertinggalan pemulihan jika fase darurat diakhiri terlalu dini.
• Keterbatasan rehabilitasi dan rekonstruksi tertunda.
• Potensi meningkatnya konflik sosial-ekonomi jika pemulihan tidak berjalan dengan baik.

Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

• Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan dukungan fiskal, kebijakan lintas sektor, dan koordinasi nasional.
• Pemerintah daerah memegang otoritas faktual atas data lapangan, prioritas kebutuhan, dan distribusi bantuan.
• Sinkronisasi yang lemah akan mempengaruhi kualitas pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi jangka panjang.

Prinsip Strategis

• Fokus utama adalah menuntaskan fase darurat secara tuntas.
• Keputusan untuk melanjutkan ke fase pemulihan awal dan rehabilitasi-rekonstruksi hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang sahih dan tervalidasi.
• Ketegasan, sinkronisasi, dan keterbukaan antara pemerintah pusat dan daerah harus dijaga.

Dengan pendekatan ini, Aceh dapat keluar dari krisis dengan kekuatan lebih besar, membangun ekonomi lokal yang tangguh, dan menguatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.