Pengamat politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal), T Kemal Fasya, menilai usulan Pemilu 10 tahun sekali oleh Anggota DPR RI Muslim Ayub mencerminkan demokrasi yang semakin terkapitalisasi. Menurutnya, usulan ini tidak demokratis dan berpotensi memperpanjang rezim kekuasaan, yang berdampak pada representasi rakyat Aceh.

Kemal mengungkapkan bahwa demokrasi saat ini lebih didorong oleh kekuatan modal daripada daya representasi. Hal ini membuat orang-orang yang dekat dengan keinginan rakyat semakin sulit terpilih, termasuk dalam mengoreksi lembaga penyelenggaraan dan pengawas Pemilu.

Dampak Demokrasi Kapitalistik

• Usulan Pemilu 10 tahun sekali dinilai tidak masuk akal dan tidak demokratis, karena dapat memperpanjang rezim kekuasaan.
• Modal politik menjadi faktor utama dalam pemilihan, bukan daya representasi atau keterwakilan.
• Dominasi kapitalis dalam politik menghambat inovasi dan perubahan yang dibutuhkan masyarakat.
• Representasi rakyat Aceh terancam karena orang-orang yang dekat dengan keinginan rakyat sulit terpilih.

Kemal juga menyoroti bahwa banyak orang yang memiliki daya representasi bagus tetapi tidak memiliki kekuatan modal yang kuat untuk memenangkan Pemilu. Hal ini membuat kemenangan diraih oleh orang-orang yang terkoordinir dengan kapitalis dan pencari keuntungan.

Bahaya Pemilu 10 Tahun

• Sepuluh tahun pemilu sama dengan memperpanjang rezim kekuasaan, bukan memperkuat inovasi masyarakat.
• Daya kerja dan perubahan masyarakat akan terhambat jika pemilu dilakukan dalam jangka waktu yang lama.
• Pengawas Pemilu bisa lolos dari pengawasan yang seharusnya tidak membiarkan sindikat kapitalis terpilih menjadi anggota dewan.

Pernyataan Kemal Fasya menjadi peringatan bagi masyarakat Aceh untuk waspada terhadap pengaruh kapitalisme dalam demokrasi. Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar representatif dan tidak terpengaruh oleh kekuatan modal.

Solusi dan Harapan

• Masyarakat Aceh diharapkan lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar representatif.
• Lembaga pengawas Pemilu harus lebih ketat dalam mengawasi proses pemilihan agar tidak didominasi oleh kapitalis.
• Pemilu yang demokratis harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar untuk memastikan perubahan dan inovasi dapat berjalan dengan baik.