Anggota Komisi IV DPR RI, Teuku Abdul Khalid (TA Khalid), menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono karena melakukan kunjungan ke Aceh tanpa memberitahu mitra kerja di DPR. Khalid mengetahui kunjungan tersebut dari pemberitaan media, padahal dirinya juga sedang berada di Aceh.

Khalid menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap mitra kerja di DPR. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan DPR agar kebijakan dan langkah di lapangan berjalan seiring.

Poin-Poin Penting

• Kunjungan Tanpa Pemberitahuan: TA Khalid mengetahui kunjungan Menteri KKP ke Aceh dari media, bukan dari koordinasi resmi.
• Pentingnya Koordinasi: Khalid menekankan bahwa koordinasi antara kementerian dan DPR sangat penting untuk kebijakan yang efektif.
• Permohonan Maaf: Menteri KKP meminta maaf dan menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan dalam situasi darurat untuk menyalurkan bantuan bencana.
• Bantuan Bencana: Kementerian KKP menyalurkan bantuan sebesar 250 ton, termasuk pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya, serta menjadi tim pertama yang menembus wilayah Aceh Tamiang.

Khalid berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan mengajak semua kementerian untuk menghargai mitra kerja di DPR. Ia juga menyebutkan bahwa pemberitahuan sederhana terkait kunjungan menteri ke daerah akan memudahkan anggota DPR membantu dan menjelaskan kepada masyarakat.

Menteri KKP menjelaskan bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah dengan banyak program Kementerian KKP yang terdampak bencana. Karena itu, pihaknya langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan dan menjadi tim pertama yang berhasil menembus wilayah Aceh Tamiang saat akses masih sangat terbatas.

Teguran ini menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara kementerian dan DPR untuk memastikan kebijakan dan langkah di lapangan berjalan dengan efektif dan efisien.

Khalid juga mengingatkan bahwa sebagai anggota Komisi IV, dirinya sering mendapat pertanyaan dan keluhan dari masyarakat terkait kehadiran menteri di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik akan memudahkan anggota DPR dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan menjelaskan kebijakan yang sedang dijalankan.