Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2025 memangkas alokasi dana desa di Aceh Besar hingga 70 persen pada tahun 2026. Pemangkasan ini berdampak langsung pada alokasi dana desa yang sebelumnya mencapai Rp 900 juta per desa menjadi hanya Rp 300 juta per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Carbaini, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini tertuang dalam PMK Nomor 8 Tahun 2025 tentang perubahan pengalokasian dan penyaluran dana desa. Aturan ini berdampak langsung pada alokasi dana desa tahun 2026 yang mengalami pemangkasan signifikan hingga mencapai 60 persen.

Dampak Pemangkasan Dana Desa

• Alokasi dana desa berkurang dari Rp 900 juta menjadi Rp 300 juta per desa.
• Dana desa akan difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dengan bantuan langsung tunai desa.
• Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.
• Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.
• Program ketahanan pangan dan dukungan untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih.
• Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa.

Alokasi Dana Desa Berbeda di Setiap Gampong

Carbaini menjelaskan bahwa alokasi dana desa di setiap gampong di Aceh Besar akan berbeda-beda. Besarannya disalurkan sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing gampong. Saat ini, pihaknya belum mengetahui kapan pencairan alokasi dana desa tersebut lantaran belum keluar PMK.

Warga Khawatir Proyek Pembangunan Desa Terhenti

Pemangkasan dana desa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Aceh Besar. Mereka khawatir bahwa proyek pembangunan desa yang sedang berjalan akan terhenti akibat pemangkasan anggaran yang signifikan. Selain itu, warga juga khawatir tentang dampak jangka panjang dari pemangkasan ini terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan pemangkasan dana desa yang signifikan, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi alternatif untuk memastikan bahwa pembangunan desa tetap berjalan dan kesejahteraan warga tetap terjaga.