Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) diduga melangkahi instruksi Gubernur Aceh dengan memangkas anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) secara drastis. Anggaran yang diusulkan hanya Rp100 miliar, jauh dari kebutuhan riil sekitar Rp850 miliar. Langkah ini berpotensi menghentikan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan di Aceh.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai langkah TAPA sebagai bentuk pembangkangan birokrasi terhadap mandat politik kepala daerah dan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, pemangkasan anggaran JKA dapat menimbulkan kekacauan sistemik pada layanan kesehatan di Aceh.

Dampak Pemangkasan Anggaran JKA

• Risiko gagal bayar klaim oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
• Pembatasan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
• Terganggunya akses berobat bagi lapisan masyarakat paling rentan.
• Potensi kekacauan sistemik dalam pelayanan kesehatan di Aceh.

Nasrul Zaman menekankan bahwa JKA bukan sekadar program populis, melainkan instrumen perlindungan kesehatan yang menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri telah meminta agar pembiayaan JKA dievaluasi dan dipenuhi secara penuh untuk menghindari defisit layanan kesehatan.

Tanggapan Terhadap Kebijakan TAPA

• Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya telah menginstruksikan agar anggaran JKA tidak diganggu.
• Sekda Aceh, M. Nasir, sebagai Ketua TAPA dinilai mencederai prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
• Pengamat kebijakan publik menilai langkah TAPA sebagai pembangkangan birokrasi terhadap mandat politik dan perintah pusat.

Di tengah kondisi fiskal yang menantang, prioritas anggaran seharusnya berpihak pada sektor fundamental seperti kesehatan, bukan justru dipangkas hingga ke titik nadir.