Anwar Ibrahim, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Jeunieb, menyampaikan pledoi di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Ia menegaskan tidak memiliki niat jahat atau keuntungan pribadi dari dana yang dipermasalahkan.

Menurut Anwar, pengelolaan dana PNPM dilakukan secara kolektif oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan diawasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar dana telah dikembalikan, dengan hanya tersisa sekitar Rp 100 juta yang belum dikembalikan akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Poin-Poin Penting dalam Pledoi Anwar Ibrahim

• Tidak ada keuntungan pribadi: Anwar menegaskan tidak ada satu rupiah pun dana PNPM yang masuk ke rekening pribadinya.
• Pengelolaan kolektif: Dana PNPM dikelola oleh UPK dengan sistem berlapis dan diawasi oleh BKAD.
• Kondisi ekonomi masyarakat: Keterlambatan pengembalian dana disebabkan oleh dampak ekonomi pandemi Covid-19.
• Dampak psikologis: Anwar menyatakan proses hukum ini memberikan dampak psikologis yang berat bagi dirinya dan keluarga.
• Permohonan keadilan: Anwar memohon majelis hakim mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masyarakat dan tidak adanya niat jahat dalam pengelolaan dana.

Anwar juga menyoroti bahwa kebijakan penyaluran dana baru dipersoalkan setelah terjadinya tunggakan, menunjukkan bahwa persoalan ini lebih bersifat administratif daripada tindak pidana korupsi. Ia berharap majelis hakim melihat perkara ini secara utuh dan objektif.

Dalam pledoinya, Anwar menekankan bahwa kesalahan administratif tidak dapat langsung dipidana sebagai korupsi, apalagi tanpa adanya niat jahat dan keuntungan pribadi. Ia juga menyatakan bahwa selama menjabat, tidak pernah terdapat teguran atau peringatan dari pemerintah daerah atau instansi terkait terhadap pengelolaan dana PNPM.

Anwar berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan dan memberikan putusan yang adil dan objektif.