Persidangan korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Jaya dihentikan karena terdakwa, T Reza Fahlevi, meninggal dunia. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan perkara gugur setelah jaksa penuntut umum menyampaikan surat keterangan kematian.

T Reza Fahlevi, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, didakwa melakukan korupsi bersama Sudirman, Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp38,4 miliar berdasarkan audit Inspektorat Aceh.

Detail Kasus

• Terdakwa: T Reza Fahlevi (Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya) dan Sudirman (Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat)
• Program: Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
• Kerugian Negara: Rp38,4 miliar
• Status Perkara: Gugur karena terdakwa meninggal dunia

Dampak

• Persidangan dihentikan dan perkara dinyatakan berakhir.
• Program PSR yang seharusnya membantu petani sawit di Aceh Jaya terganggu.
• Kerugian finansial negara yang signifikan.

Konteks Lokal

• Kasus ini melibatkan program pertanian yang penting bagi petani sawit di Aceh Jaya.
• Korupsi dalam program PSR berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan perekonomian lokal.
• Penghentian persidangan meninggalkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan pemulihan kerugian negara.

Langkah Selanjutnya

• Pemerintah daerah dan pihak berwenang perlu memastikan bahwa program PSR dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
• Penting untuk melindungi kepentingan petani sawit dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan baik.
• Masyarakat Aceh Jaya berharap adanya kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus ini.

Dengan penghentian persidangan ini, masyarakat Aceh Jaya diharapkan dapat terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa program-program pertanian berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi.

Fakta Penting

• Rp38,4 miliar: Jumlah kerugian negara dari korupsi program PSR.
• Aceh Jaya: Kabupaten yang terdampak langsung dari kasus ini.
• Peremajaan Sawit Rakyat: Program yang seharusnya membantu petani meningkatkan produktivitas sawit.

Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program publik di Aceh.