Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Aceh Utara untuk meninjau dampak banjir dan menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Muara Batu dan Sawang. Kunjungan ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir. Berdasarkan pendataan awal, kebutuhan Huntara tersebar di dua kecamatan, dengan total 400 KK yang membutuhkan hunian sementara.

Kebutuhan Huntara

• Kecamatan Sawang: Desa Paya Rabo Lhok (76 KK), Lagang (24 KK), Lhok Kuyun (26 KK), dan Babah Krueng (140 KK).
• Kecamatan Muara Batu: Desa Paloh Raya (50 KK), Bungkaih (121 KK), Teumpok Beurandang (23 KK), Ulee Madon (12 KK), Mane Tunong (12 KK), dan Teupin Banja (8 KK).

HRD menekankan pentingnya Huntara tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan martabat warga. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian PU akan segera melakukan verifikasi lahan dan pendataan kebutuhan Huntara.

Pembersihan Lumpur

Selain Huntara, masyarakat juga mengeluhkan lumpur yang masih mengendap tebal di berbagai infrastruktur publik, seperti sekolah, pasar rakyat, stadion olahraga, masjid, serta alur sungai. HRD memastikan bahwa penanganan akan segera dilakukan dengan mengerahkan dukungan lintas direktorat jenderal.

Air Bersih dan Sanitasi

Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan air bersih dan sanitasi, termasuk pembangunan sumur bor di sejumlah desa. HRD menekankan bahwa ketersediaan air bersih menjadi faktor penting agar Huntara dapat berfungsi optimal.

HRD menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dikawal realisasinya secara bertahap melalui Komisi V DPR RI, dengan mengedepankan sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan Aceh Utara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Langkah Selanjutnya

• Verifikasi lahan dan pendataan kebutuhan Huntara oleh Kementerian PU.
• Pengiriman alat berat untuk pembersihan lumpur di fasilitas publik.
• Pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi.
• Koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pemulihan Aceh Utara.