Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp 824,8 miliar yang seharusnya menjadi oase bagi daerah terdampak bencana, kini berubah menjadi aroma amis transaksional. Kabupaten Aceh Barat, yang mengalami kerusakan mencapai Rp 1,29 triliun, tidak mendapatkan alokasi dana rehabilitasi dalam daftar 155 paket TKD. Sementara itu, daerah dengan tingkat kerusakan jauh lebih rendah justru mendapatkan proyek-proyek besar.
Pemerintah Aceh melalui Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, berdalih alokasi didasarkan pada kesiapan dokumen dan kewenangan provinsi. Namun, argumen ini dianggap rapuh dan mencurigakan, mengingat dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Barat sudah diserahkan. Diduga ada upaya menyembunyikan kecurigaan "dokumen pesanan" yang selaras dengan kepentingan tertentu.
Poin-Poin Krusial TKD-Gate 2026
- Aceh Barat Dikebiri Dana: Meskipun mengalami kerusakan Rp 1,29 triliun, Aceh Barat tidak mendapatkan alokasi dana rehabilitasi.
- Diskriminasi Alokasi: Daerah dengan kerusakan lebih rendah seperti Aceh Tamiang justru mendapatkan proyek-proyek besar.
- Dalih Kesiapan Dokumen: Bappeda berdalih alokasi didasarkan pada kesiapan dokumen, meskipun R3P Aceh Barat sudah diserahkan.
- Kewenangan Provinsi: Argumen kewenangan provinsi dianggap sebagai tameng administratif untuk menyembunyikan diskriminasi.
- Surat Edaran Mendagri: Pemerintah Aceh diduga menggunakan SE Mendagri untuk melangkahi DPRA dan menyembunyikan kepentingan tertentu.
- Sabotase Politik: Diduga ada upaya menjatuhkan kredibilitas politik lokal, khususnya Bupati Aceh Barat Tarmizi.
Dampak dan Tuntutan
Dana bencana adalah dana kemanusiaan, bukan modal politik atau komoditas transaksional. Jika TKD-Gate ini dibiarkan tanpa koreksi, Pemerintah Aceh sedang menanam benih ketidakpercayaan yang sangat dalam. Rakyat Aceh Barat menuntut keadilan dan penghormatan terhadap UUPA, serta evaluasi ulang alokasi dana berdasarkan data R3P riil.
Baca Sumber Asli
Ingin memverifikasi informasi lebih lanjut?