Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui agar Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tahun 2026 tidak dikenakan kebijakan efisiensi. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh. Dengan keputusan ini, anggaran TKD Aceh dipastikan tetap utuh seperti tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh secara langsung menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan untuk Aceh pada 2026. Purbaya menyatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menjanjikan TKD Aceh tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun tidak akan dipangkas, mengingat Aceh masih dalam penanganan dampak bencana.

Detail Keputusan

• Anggaran TKD Aceh 2026: Rp 1,6 triliun tetap utuh tanpa pemotongan.
• Persetujuan Presiden: Prabowo Subianto menyetujui permintaan ini melalui telepon selama rapat.
• Dana Sudah Dikirim: Hingga awal Januari, Rp 1,279 triliun sudah ditransfer untuk penanganan dampak pascabencana.
• Kebijakan Transfer: Setiap awal bulan, dana dikirim tanpa surat permintaan, berdasarkan data anggaran tahun sebelumnya.

Dampak dan Manfaat

• Stabilitas Keuangan: Pemerintah Aceh memiliki cukup cash untuk gerak cepat dalam penanganan bencana.
• Pemulihan Pascabencana: Dana ini akan membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
• Kemudahan Administrasi: Transfer dana tanpa surat permintaan mempercepat proses penyaluran.

Keputusan ini disambut dengan tepuk tangan oleh para peserta rapat, menunjukkan dukungan dan harapan akan pemulihan yang lebih baik di Aceh.

Tantangan

• Kendala Administrasi: Meskipun dana tersedia, kendala administrasi masih dapat memperlambat proses penanganan bencana.
• Pemanfaatan Dana: Pemerintah Aceh perlu memastikan dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan keputusan ini, diharapkan pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih lancar dan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh.