Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk membuka nama 3.200 relawan penerima dana Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 6,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana banjir di sejumlah kabupaten di Aceh. Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menekankan pentingnya keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, mengingat dana BTT bersumber dari uang rakyat.

Nasruddin menyebutkan bahwa selama ini publik cenderung menilai kebutuhan relawan hanya sebatas biaya transportasi dan konsumsi. Namun, dalam praktiknya, hampir seluruh kebutuhan relawan di lapangan telah dianggarkan dan dibayarkan melalui dana BTT. TTI juga mengingatkan potensi penyimpangan anggaran kebencanaan yang kerap terjadi akibat lemahnya transparansi.

Potensi Penyimpangan Anggaran

• Penggelembungan harga: TTI menemukan potensi penggelembungan harga dalam penggunaan dana BTT.
• Nama fiktif: Praktik penggunaan nama-nama siluman sebagai penerima manfaat juga menjadi kekhawatiran.
• Lemahnya transparansi: TTI menilai bahwa pengelolaan dana BTT yang tidak transparan dan terkesan tertutup dapat memicu penyimpangan.

Daya Serap Anggaran

TTI juga menyoroti lemahnya daya serap anggaran penanggulangan bencana di Aceh. Pemerintah pusat telah mentransfer dana lebih dari Rp 1,3 triliun ke Aceh untuk penanganan bencana. Namun, Pemerintah Aceh dinilai belum mampu mengelola dan menggunakan anggaran secara cepat dan tepat. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kepemimpinan Sekda Aceh, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran.

Desakan TTI

TTI meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mengumumkan secara berkala penggunaan dana BTT kepada publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan anggaran kebencanaan di Aceh.

Dengan adanya transparansi, diharapkan penggunaan dana BTT dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.