Emak-emak yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Gayo menggelar unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Tengah, Senin (11/1). Mereka menuntut penghentian tagihan koperasi dan lembaga pembiayaan seperti PNM Mekaar di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda daerah tersebut. Aksi ini menampilkan replika keranda bertuliskan "Kuburkan Kami Jika Rentenir Tidak Dihapus di Tanah Gayo" sebagai simbol matinya empati lembaga pembiayaan terhadap korban bencana.

Menurut peserta aksi, pinjaman dengan suku bunga tinggi membuat warga tercekik, apalagi di tengah bencana. Rukaiyah, warga Kecamatan Bintang, mengungkapkan kesulitan ekonomi yang dihadapi ibu rumah tangga akibat hilangnya mata pencaharian. "Jalan terputus, barang mahal, pekerjaan hilang. Kami kehilangan mata pencaharian, tapi angsuran dari Mekaar tetap ditagih," ujarnya dengan suara bergetar.

Tuntutan dan Respons Pemerintah

• Penghentian Tagihan: Emak-emak menuntut keringanan angsuran kredit dan penghentian sementara penagihan terhadap warga yang hilang mata pencaharian pascabencana.
• Kesulitan Ekonomi: Rumah, jalan, dan kebun masyarakat rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor, menyebabkan hilangnya mata pencaharian.
• Janji Pemerintah: Wakil Ketua I DPRK Aceh Tengah, Hamdan, menyatakan penagihan di saat bencana adalah tindakan tidak berperikemanusiaan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah, Marwandi Munthe, menjelaskan bahwa PNM Mekaar telah menyepakati penundaan pembayaran angsuran dari Januari hingga Maret 2026, namun masih terjadi penagihan di lapangan.
• Evaluasi dan Tindak Lanjut: Pemerintah daerah akan mengevaluasi dan menindaklanjuti sesuai dengan POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang restrukturisasi pembiayaan akibat bencana alam.

Dampak dan Harapan

Emak-emak berharap pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan dapat menunjukkan empati dan memberikan keringanan kepada warga yang terdampak bencana. Mereka juga menginginkan adanya bantuan kemanusiaan yang nyata, bukan hanya janji-janji kosong.