Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie mulai melakukan survei lapangan untuk menangani ablasi di Krueng D.I Baroe Raya dan Krueng Reubee, Gampong Tanjong, Kemukiman Reubee, Kecamatan Delima. Survei ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Irmawan, yang sebelumnya meninjau langsung kondisi ablasi sungai yang mengancam pemukiman dan lahan pertanian masyarakat setempat.

Tim PUPR Kabupaten Pidie turun langsung ke lokasi bersama tim konsultan untuk meninjau sejumlah titik rawan ablasi yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Ketua Fraksi PKB DPRA, Munawar AR Ngoh Wan, menyatakan bahwa dalam peninjauan tersebut terdapat dua titik utama yang menjadi fokus perhatian.

Dukungan dan Anggaran

• Pemkab Pidie telah menganggarkan dana untuk penyusunan berbagai dokumen pendukung, seperti Detail Engineering Design (DED/DID), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta dokumen teknis lainnya.
• Anggota DPRK Pidie telah mengalokasikan dukungan anggaran untuk penanganan ablasi di kawasan tersebut.

Peran Masyarakat

• Ngoh Wan menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung kelancaran proses administrasi ke depan.
• Masyarakat Gampong Reubee dan anggota DPRK Pidie aktif memperjuangkan anggaran penanganan ablasi, termasuk melalui skema penganggaran APBN dengan pola fraksi.

Harapan ke Depan

• Penanganan ablasi Krueng Reubee diharapkan dapat segera direalisasikan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas serta melindungi keselamatan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar aliran sungai.
• Survei lapangan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Pidie dari Fraksi PKB, Zulfazli, Ketua DPC PKB Pidie Yusri, serta tokoh masyarakat Reubee, Jafar Insya Reube.

Dengan langkah kolaboratif ini, diharapkan penanganan ablasi dapat segera dilakukan untuk melindungi warga dan lahan pertanian di sekitar Krueng Reubee dari ancaman kerusakan lebih lanjut.

Fakta Penting

• Dua titik rawan ablasi menjadi fokus utama dalam peninjauan.
• Dukungan anggaran dari DPRK Pidie untuk penanganan ablasi.
• Dokumen pendukung seperti DED dan Amdal telah disiapkan oleh Pemkab Pidie.