Usulan pilkada melalui DPRD oleh sejumlah partai politik nasional, termasuk Partai Golkar dan Gerindra, menimbulkan kekhawatiran di Aceh. Sistem ini dianggap dapat mengurangi partisipasi langsung warga dalam pemilihan kepala daerah, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan syariat Islam yang dijunjung tinggi di Aceh. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 secara tegas menyatakan bahwa pilkada harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Jurdil).

Namun, dukungan mayoritas partai politik terhadap sistem perwakilan memicu pertanyaan tentang dampaknya terhadap demokrasi dan syariat Islam di Aceh. Warga Aceh perlu memahami implikasi sistem ini terhadap pemilihan kepala daerah dan partisipasi politik.

Latar Belakang Usulan

• Partai Golkar dan Gerindra mengusulkan pilkada melalui DPRD dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran.
• Partai Demokrat dan PKS yang awalnya menolak, kini mendukung usulan ini setelah bergabung dalam koalisi pemerintahan.
• PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang secara tegas menolak usulan ini.

Argumen Pendukung dan Penentang

• Pendukung: Sistem pilkada melalui DPRD dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi ongkos politik.
• Penentang: Sistem ini dianggap tidak demokratis dan dapat mengurangi partisipasi langsung warga.

Tantangan Hukum dan Sosial

• Putusan MK: Mengharuskan pilkada dilakukan secara langsung sesuai dengan asas-asas pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945.
• Syariat Islam: Warga Aceh khawatir sistem perwakilan dapat mengurangi partisipasi langsung dan transparansi dalam pemilihan kepala daerah.

Dampak Jangka Panjang

• Demokrasi: Sistem pilkada melalui DPRD dapat mengurangi partisipasi langsung warga dan transparansi dalam pemilihan kepala daerah.
• Syariat Islam: Warga Aceh perlu memastikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh.

Kesimpulan

Usulan pilkada melalui DPRD menimbulkan kekhawatiran di Aceh tentang dampaknya terhadap demokrasi dan syariat Islam. Warga Aceh perlu memahami implikasi sistem ini dan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan syariat Islam.