Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau lokasi rencana pembangunan hunian tetap (huntap) di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pembangunan bagi warga terdampak bencana yang terjadi pada 26 November 2025 lalu.

Djamari Chaniago didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, dan Komandan Korem 011/Lilawangsa dalam peninjauan ini. Mereka mengecek kesiapan lahan, kelengkapan administratif, hingga data calon penerima manfaat.

Pembangunan Huntap di Aceh Utara

• 104 unit rumah huntap akan dibangun di kawasan tersebut, dengan setiap unit berukuran 6x6 meter atau 36 meter persegi.
• Setiap unit akan ditempati oleh masing-masing kepala keluarga yang terdampak bencana.
• Kawasan huntap akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa musala dan ruang pertemuan warga.

Target dan Komitmen Pemerintah

• Pembangunan huntap ditargetkan rampung sebelum bulan suci Ramadhan.
• Fokus pembangunan tahap awal berada di Aceh Utara, sementara daerah terdampak lainnya akan menyusul secara bertahap.
• Djamari Chaniago menegaskan bahwa kehadiran negara merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menangani dampak bencana besar.

Dampak Jangka Panjang

• Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak untuk pemulihan kehidupan yang lebih layak.
• Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi dan sosial warga Aceh Utara yang terdampak bencana.

Pembangunan huntap ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam memulihkan kehidupan warga Aceh Utara pasca-bencana. Dengan adanya fasilitas pendukung, diharapkan warga dapat segera kembali beraktivitas dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan huntap ini untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu. Komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana juga menjadi bukti nyata dari tanggung jawab negara terhadap warganya.