Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti lambatnya koordinasi anggaran dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menilai, hambatan yang dialami TNI di lapangan seharusnya tidak perlu terjadi jika koordinasi antarinstansi berjalan sigap sejak awal.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah pada Rabu (31/12/2025). Ia menegaskan, BNPB sebagai leading sector penanganan bencana semestinya lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Dana On Call Rp500 Miar Masih Tersedia

• Dana on call sekitar Rp500 miliar masih tersedia dalam APBN 2025 untuk penanganan bencana di Sumatra.
• Dana tersebut seharusnya bisa segera dimanfaatkan bila koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
• Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara seharusnya dapat memberikan dukungan penuh, termasuk untuk kebutuhan TNI AD dalam pembangunan jembatan bailey.

Kebutuhan Anggaran TNI AD

• Kebutuhan anggaran untuk mobilisasi hingga pemasangan jembatan bailey tidaklah besar.
• Kendala anggaran tidak semestinya menjadi hambatan serius apabila koordinasi antarlembaga dilakukan dengan baik.
• Said Abdullah menekankan pentingnya kecepatan dan dukungan penuh Kemenkeu untuk keselamatan rakyat.

Dukungan terhadap TNI AD

• Said Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI AD yang telah memobilisasi seluruh sumber daya yang tersedia.
• Ia juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah jumlah jembatan bailey demi mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak.
• "Kecepatan adalah kunci. Jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Dalam penanganan bencana, yang utama adalah keselamatan rakyat," pungkas Said Abdullah.

Dampak terhadap Masyarakat Aceh

• Koordinasi yang lambat dapat berdampak pada penanganan bencana di Aceh, yang sering kali terdampak bencana alam.
• Akses yang terhambat dapat memperburuk kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat.
• Pentingnya koordinasi yang efektif untuk memastikan dana dan sumber daya dapat segera digunakan untuk penanganan bencana.